Longkis-Natal dan Tahun Baru.wmv

Longki Menang

LONGKI-SUDARTO UNTUK SULTENG.wmv

Hasil pooling Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) periode 2011-2016 melalui Short Message Service (sms)

PALU: Hasil pooling  Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) periode 2011-2016 melalui Short Message Service (sms)  yang dilaksanakan Radar Sulteng-Paramedia sepekan terakhir menunjukan pasangan Longki Djanggola dan Sudarto menempati posisi teratas.
Kandidat yang diusung partai koalisi yang dipimpin Partai Gerindra ini memimpin pooling di atas 50% memberikan optimisme yang tinggi bagi kubu Longkis singkatan pasangan (Longky-Sudarto) untuk memenangkan pemilu kepala daerah pada 6 April 2011.
“Kalau melihat partisipasi publik baik melalui SMS ataupun hasil survey lain yang dilakukan oleh lembaga survey resmi kami optimis akan meraih kemenangan dalam pemilihan gubernur Sulteng periode 2011-2016,” kata Marthen Tibe, eksekutif tim sukses Longkis kepada Bisnis-kti.com, minggu.
Marthen mengatakan hasil pooling yang dilakukan oleh Radar Sulteng sebagai koran indepeden dengan manggandeng Paramedia sebuah seperusahaan conten provider adalah sesuatu yang positif dalam pelaksanaan pesta demokrasi di daerah ini.
“Kami tidak setuju jika pooling ini dianggap tidak mewakili suara masyarakat.  Jika masyarakat mendukung calon si A, pasti mereka akan berpartisipasi mendukungnya melalui SMS. Jika ada calon yang hasil pooling rendah, tentu karena partisipasi publik terhadap calon itu kecil,” tegasnya lagi.
Sampai dengan posisi Minggu, hasil pooling sms Radar Sulteng dan Paramedia menyebutkan bahwa posisi Longkis masih di atas 50%, sedangkan pasangan Rendy Lamadjido-Paliudju (Rela) 20%, menyusul pasangan Ahmad Yahya- Ma’ruf Bantilan (AYMB) 13%, sedangkan Amiunuddin-Lucyana Bakulu(Adil) barau 12%, dan Sahbuddin Mustafa-Faizal Mahmud (Safa) di bawah 3%

EMPAT HIMBAUAN MORAL BAGI KANDIDAT GUBERNUR SULTENG

EMPAT HIMBAUAN MORAL BAGI KANDIDAT GUBERNUR SULTENG

Sabtu, 19 Maret 2011 11:40

PALU – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulteng, 6 April 2011, kalangan tokoh agama melalui Forum Lintas Tokoh Agama, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Panwaslukada Sulteng, mengeluarkan empat himbauan moral bagi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan bertarung nanti. Himbauan moral dikeluarkan secara bersama ini dilakukan, Sabtu (19/3), di Kantor Panwaslukada Sulteng.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah Habib Saggaf Aldjufri dalam sambutannya mengatakan untuk menjaga pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode 2011-2016, masyarakat dihimbau untuk menjaga perayaan demokrasi ini agar berjalan dengan lancar dan kondusif. Menurutnya, hajatan demokrasi yang akan digelar april mendatang, diharapkan semua warga masyarakat Sulteng agar tetap menjaga stabiliitas dan tidak mudah terprovokasi yang dapat mengganggu jalannya Pemilukada kali ini.
“Kita berharap, masyarakat diminta agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang dapat merusak jalannya pesta demokrasi ini,” ungkapnya.
Wakapolda Sulteng Kombes Pol Ari Dono menjelaskan, pihaknya selaku pemegang kendali pengamanan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur  Sulteng, kali ini tetap fokus untuk menjaga stabilitas   suhu politik yang mulai meningkat. Dimana tahapan pemilukada kali ini, kata Ari Dono, sudah memasuki tahapan kampanye yang akan dimulai Minggu (20/3) besok.
“Kami siap untuk pengamanan untuk pilgub. Untuk menjaga situasi Sulteng tetap kondusif menjelang pencoblosan, masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dapat merusak jalannya pilgub ini,” tegasnya.
Empat point himbauan moral dari Tokoh Lintas Agama bersama Panwaslukada Sulteng dan Kepolisian Daerah Sulteng yakni;  
Pertama, agar pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Sulteng dilaksanakan aman dan tertib pada seluruh tahapannya;
Kedua, melaksanakan kegiatan kampanye secara lebih arif, sopan dan bertanggungjawab serta tidak mengganggu ketertiban masyarakat dan keterlibatan lalulintas;
Ketiga, kepada para calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng untuk melakukan kompetisi secara damai tanpa kekerasan dan tidak melakukan tindakan yang menghalalkan segala cara yang melanggar undang-undang dan peraturan mengenai pemilihan umum kepala daerah dengan perbuatan yang mencoba mencederai kedaulatan rakyat, dengan cara money politic, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, intimidasi, mark-up dan manipulasi suara, karena tidak akan mendapatkan Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa; dan
Keempat, kepada para seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur 2011 dan menggunakan hak pilihnya secara cerdas pada tanggal 6 April 2011.
Dalam pertemuan yang dihadiri wartawan, turut dihadiri Wakapolda Sulteng Kombes Pol Ari Dono Sukmanto, Ketua MUI Habib Saggaf Aldjufri, Ketua PDHI, Ketua KPU, Ketua PGI, Ketua Walubi, Ketua Panwaslukada. (bp022/bp009)

MotoGP Imbas Bencana, GP Jepang Ditunda

MotoGP

Imbas Bencana, GP Jepang Ditunda

Penulis: Aloysius Gonsaga AE | Editor: Aloysius Gonsaga Angi Ebo

Selasa, 15 Maret 2011 | 19:48 WIB

Dibaca: 1824

Komentar: 0

SPORTRIDER Sirkuit Twin Ring Motegi

1

TERKAIT:

• Rossi Terkejut Dengar Komentar Lorenzo
• Yamaha: Rossi Terlalu Agresif
• Stoner Juara, Rossi Libas Lorenzo di Motegi
• Aoyama Terkejut GP Jepang Ditunda

KOMPAS.com - Gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang pada pekan lalu, memberikan imbas terhadap perhelatan MotoGP 2011 di negara tersebut. Balapan di Sirkuit Twin Ring Motegi, yang menurut jadwal akan berlangsung pada 24 April mendatang, terpaksa ditunda.
Menurut MCN, balapan di Jepang tersebut akan ditunda hingga 2 Oktober. Dengan demikian, GP Jepang akan mendahului balapan di Phillip Island dan Sepang, yang baru akan jadi penyelenggara pada 16 dan 23 Oktober.
Dorna, selaku pemegang hak siar MotoGP, memiliki pilihan untuk mengubah jadwal di Motegi setelah berkonsultasi dengan manajemen sirkuit. Pasalnya, ada waktu kosong yang cukup panjang di kalender setelah balapan di Motorland Aragon, 18 September, dengan Phillip Island.
Sebenarnya, Sirkuit Motegi, yang terletak antara Tokyo an Mito, tak mengalami kerusakan parah akibat gemba bumi dengan magnitude 8,9 tersebut. Hanya saja, kota terdekat dengan sirkuit tersebut hancur, sehingga diambillah keputusan untuk menunda balapan di sana.
Dengan penundaan tersebut, maka ini adalah kali kedua GP Jepang mengalami perubahan jadwal. Tahun lalu, balapan di sini juga harus ditunda dari April ke Oktober, menyusul letusan gunung berapi di Islandia, yang membuat penerbangan dari Eropa dan Timur Jauh terganggu.

Korban Tsunami Keluarga ABK Hilang Mengadu ke DPRD

Korban Tsunami

Keluarga ABK Hilang Mengadu ke DPRD

Penulis: K5-11 | Editor: Tri Wahono

Selasa, 15 Maret 2011 | 23:14 WIB

Dibaca: 379

Komentar: 0

REUTERS Tak ada tempat untuk lari. Gelombang besar air hitam berbusa melewati tanggul di Miyako.

1

TERKAIT:

• 4 ABK Hilang di Jepang Terus Dicari
• Empat ABK Asal Indonesia Belum Ditemukan
• Empat WNI ABK Kapal di Oita, Hilang

KULONPROGO, KOMPAS.com - Perwakilan keluarga Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di Jepang mengadukan nasibnya kepada DPRD Kulonprogo. Pascatragedi tsunami, keluarga ini tidak bisa menghubungi anaknya. Mereka berharap Pemkab Kulonprogo membantu mencari kabar tentang nasib anak-anaknya.
Kedatangan keluarga TKI ini ditemui oleh komisi IV DPRD Kulonprogo. Mereka mengadukan permasalahan yang telah membuat keluarga ini resah. Semenjak tsunami, keluarga yang ada di Kulonprogo cukup resah dan pasrah. Beberapa kali menghubungi nomor telepon yang diberikan tidak bisa.
"Kita berharap Dewan bisa membantu kami. Kita tak tahu harus kemana lagi meminta bantuan," tutur Ngadiman ketua rombongan. Menurutnya, anak-anaknya bekerja di Jepang semenjak 2009 silam. Setelah lulus dari SMK Temon jurusan kelautan, mereka tertarik untuk mendaftarkan sebagai ABK pada kapal penangkap ikan di Jepang. Mereka berangkat melalui PT Pumi yang berkoordinasi dengan sekolah. "Kontak terakhir beberapa hari sebelum ada tsunami,"tambahnya.
Sementara itu Ketua Komisi IV Yusron Martofa berjanji untuk membantu mencarikan informasi. Dewan akan berkoordinasi dengan Dinsosnakertrans dan Dinas pendidikan untuk menindaklanjuti masalah yang muncul. "Mereka adalah adik-adik kita, dan kita sudah koordinasi dengan pemkab untuk membantu mencari informasi terkini," jelasnya.